13 November 2026
Bursa Calon Wapres Pengganti Gibran Mulai Menghangat, Presiden Prabowo Pegang Kunci Pengusulan
JAKARTA — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) memicu dinamika politik baru terkait sosok pengganti orang nomor dua di Indonesia hingga akhir masa jabatan 2029. Meski Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan nama resmi, sejumlah pengamat dan tokoh politik mulai memetakan figur-figur potensial yang diperkirakan masuk dalam radar pertimbangan Istana.
Mekanisme Konstitusi dan Pernyataan Langsung Menko Yusril
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden dari partai atau gabungan partai politik pengusung pada Pilpres 2024 paling lambat 14 hari setelah surat pemberitahuan kekosongan jabatan dari MPR diterbitkan, sementara MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk memilih salah satu kandidat tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penentuan dua nama kandidat tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
"Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril.
Menanggapi munculnya berbagai spekulasi nama di masyarakat—termasuk isu dirinya sendiri yang ikut disebut-sebut—Yusril menyerahkan seluruh keputusan kepada pertimbangan politik Presiden Prabowo untuk sisa masa pemerintahan sekitar tiga tahun ke depan. "Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," ujar Yusril.
Yusril juga mengingatkan agar berkas persyaratan administrasi dari dua calon yang diusulkan nantinya diperiksa secara ketat oleh tim MPR agar persoalan hukum serupa tidak kembali terulang. "Jangan sampai ada kekurangan nanti ada masalah di belakang hari," tegasnya.
Yusril menyebutkan bahwa setelah berkonsultasi dengan pimpinan MPR dan Komisi III DPR, proses pengisian jabatan wakil presiden ini diharapkan rampung lebih cepat sebelum akhir Desember 2026.
Bagikan Artikel Ini