26 October 2026
Gubernur Andra Soni dan Komnas PA Banten Dorong Kebijakan Strategis demi Lindungi Hak Anak
Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan ruang aman bagi generasi muda melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah nyata ini diwujudkan lewat pertemuan strategis yang berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026 antara Gubernur Banten Andra Soni dan jajaran Komite Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Provinsi Banten. Agenda utama pertemuan ini berfokus pada pembahasan kebijakan perlindungan anak serta penyelarasan program kerja yang adaptif terhadap tantangan sosial modern.
Pertemuan tersebut dilatarbelakangi oleh fluktuasi tantangan perlindungan anak di wilayah Banten, mulai dari maraknya kasus perundungan (bullying) di sekolah hingga ancaman baru di era digital. Terlebih, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) serta pendampingan Komnas PA menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan terhadap pola kejahatan baru seperti child grooming di media sosial dan paparan konten radikalisme.
Melalui forum ini, kedua belah pihak sepakat bahwa penanganan masalah anak tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan konvensional.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus diintegrasikan ke dalam kebijakan tingkat daerah yang menyentuh level akar rumput. Salah satu program unggulan yang dioptimalkan adalah penyediaan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di setiap kecamatan, desa, hingga kelurahan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan membentengi anak dari ancaman digital. Selain itu, penguatan fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah-sekolah terus dimaksimalkan untuk menekan angka perundungan secara dini.
Ketua Komnas PA Provinsi Banten menyambut baik komitmen keterbukaan yang ditunjukkan oleh jajaran Pemprov Banten. Komnas PA menilai, keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada pengawasan preventif yang terstruktur, yang melibatkan ekosistem terkecil seperti keluarga dan sekolah. Pihaknya siap mengawal implementasi kebijakan di lapangan serta memberikan masukan konstruktif agar program penegakan hukum dan pembinaan bagi anak-anak di Banten tetap bersifat edukatif, bukan represif semata.
Melalui kolaborasi ini, Komnas PA Banten dan Pemerintah Provinsi Banten akan meluncurkan serangkaian program bersama yang berfokus pada edukasi literasi digital bagi orang tua dan penguatan karakter anak di sekolah. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat perwujudan Provinsi Layak Anak di Banten, sejalan dengan gerakan bersama pemenuhan hak-hak dasar anak menuju generasi Indonesia Emas.
Bagikan Artikel Ini