27 October 2026
Kementerian Hukum Resmi Gratiskan 19 Layanan Pencatatan Hak Cipta
Kementerian Hukum (Kemenkum) membawa kabar gembira bagi para pelaku industri kreatif dan kreator di seluruh tanah air. Pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan tarif Rp0 alias gratis untuk 19 jenis layanan pencatatan hak cipta dan hak terkait. Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah nyata negara dalam mendukung perlindungan hukum kekayaan intelektual (KI) sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya ini berawal dari masukan masyarakat yang mengharapkan perluasan fasilitas tarif gratis. Sebelumnya, tarif nol rupiah hanya diberlakukan khusus untuk pendaftaran karya lagu dan musik saja. Merespons dinamika tersebut, Kementerian Hukum langsung bergerak cepat melakukan koordinasi lintas kementerian guna menghapus beban biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi jenis karya lainnya.
Dalam konferensi pers di Graha Pengayoman, Jakarta, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara langsung menyampaikan komitmen pemerintah tersebut. "Lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, saya telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan agar 19 tarif yang terkait dengan hak cipta atau 19 jenis layanan hak cipta di Kementerian Hukum, kami usulkan itu menjadi Rp0. Dan Alhamdulillah, lewat Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK/AG/2026, maka pencatatan ciptaan dan hak terkait menjadi nol rupiah," ujar Supratman.
Pembebasan tarif mencakup berbagai kategori ciptaan berdasarkan UU Hak Cipta, dari buku, seni rupa, fotografi, hingga program komputer dan permainan video. Supratman menambahkan, "Kami berharap segera dicatatkan hak ciptanya karena itu memiliki nilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan, sebagai bagian dari komitmen negara untuk mendorong agar industri ekonomi kreatif kita, termasuk di dalamnya rezim hak cipta, bisa berkembang." Ungkapnya.
Selain pencatatan karya, layanan pengajuan penutupan situs (site blocking) bagi pemilik karya yang dirugikan oleh pembajakan juga ikut digratiskan. Langkah proaktif ini sengaja diambil agar para pemegang hak kekayaan intelektual dapat dengan mudah melindungi karya mereka dari pembajakan ilegal yang merugikan secara ekonomis tanpa perlu mencemaskan beban biaya administrasi penindakan.
Dirjen KI Hermansyah Siregar menyatakan bahwa permohonan dapat diakses secara digital melalui platform resmi DJKI demi meningkatkan kesadaran legalitas kreator. Seluruh proses pengurusan kini dialihkan secara penuh secara daring melalui tautan resmi pencatatan hak cipta DJKI agar masyarakat bisa mengunduh sertifikat hak cipta secara transparan, praktis, dan bebas dari pungutan liar.
Bagikan Artikel Ini