Komunikasi Humanis dan Profesional Jadi Kunci Penguatan Kualitas Penyidikan di Polda Banten
28 October 2026

Komunikasi Humanis dan Profesional Jadi Kunci Penguatan Kualitas Penyidikan di Polda Banten

Oleh AA

Profesionalisme penyidik tidak semata-mata diukur dari keberhasilan mengungkap perkara atau ketepatan menerapkan ketentuan hukum. Di balik proses penegakan hukum, terdapat kemampuan lain yang tidak kalah penting, yakni membangun komunikasi yang efektif, menjaga kepercayaan masyarakat, serta memperlakukan setiap individu secara manusiawi tanpa mengurangi ketegasan hukum. Perspektif tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Latihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) Penyidikan Tindak Pidana Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Rabu (28/10/2026). Menghadirkan akademisi sekaligus praktisi komunikasi dan penyiaran, Hj. Asih Kurnianingsih, S.E., M.M., kegiatan ini mengangkat pentingnya penguatan kompetensi komunikasi dalam mendukung profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam pemaparannya yang bertajuk “Komunikasi Efektif Penyidik terhadap Korban, Saksi, Tersangka, Advokat, dan Media”, Asih menempatkan komunikasi sebagai instrumen strategis yang berpengaruh terhadap kualitas interaksi, efektivitas pemeriksaan, dan pembentukan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, penguasaan regulasi dan prosedur penyidikan perlu diimbangi dengan kecakapan interpersonal, kematangan emosional, serta kemampuan memahami karakter dan kondisi psikologis pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. “Ketegasan merupakan bagian dari kewenangan penyidik, tetapi cara berkomunikasi mencerminkan kualitas profesionalismenya. Hukum harus ditegakkan dengan kepastian, sementara setiap manusia yang berhadapan dengan hukum tetap harus diperlakukan dengan martabat,” ujar Asih. Ia menjelaskan bahwa komunikasi dalam proses penyidikan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan komunikasi pada umumnya. Penyidik berhadapan dengan individu yang memiliki latar belakang, kepentingan, tekanan emosional, dan tingkat pemahaman hukum yang beragam. Korban tindak pidana, misalnya, membutuhkan pendekatan yang memberikan rasa aman dan empati. Saksi memerlukan suasana komunikasi yang mendukung keterbukaan informasi, sedangkan tersangka tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan menghormati asas praduga tak bersalah. Sementara itu, komunikasi dengan advokat membutuhkan pemahaman terhadap batas kewenangan dan etika profesi, sehingga setiap interaksi tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. “Penyidik harus mampu membaca situasi, memahami karakter lawan bicara, dan menentukan pendekatan komunikasi yang tepat. Komunikasi yang humanis bukan berarti kehilangan ketegasan. Justru ketegasan yang disampaikan secara terukur akan lebih mudah dipahami, dihormati, dan diterima,” jelasnya. Asih juga menekankan bahwa kemampuan mendengarkan merupakan bagian mendasar dari komunikasi profesional yang sering kali luput dari perhatian. Dalam proses pemeriksaan, penyidik tidak cukup hanya terampil mengajukan pertanyaan, tetapi juga harus mampu memahami jawaban, mengamati respons nonverbal, serta menghindari prasangka yang dapat memengaruhi objektivitas. Menurutnya, keterampilan tersebut berperan penting dalam membangun suasana pemeriksaan yang kondusif, sekaligus membantu penyidik memperoleh informasi secara lebih jelas tanpa mengabaikan hak dan kondisi psikologis pihak yang diperiksa. Lebih jauh, Asih menyoroti hubungan erat antara kualitas komunikasi aparat dengan citra dan kredibilitas institusi kepolisian. Setiap interaksi penyidik dengan masyarakat, menurutnya, merupakan bagian dari pengalaman publik yang turut membentuk penilaian terhadap pelayanan dan penegakan hukum. “Masyarakat mungkin tidak memahami seluruh tahapan penyidikan atau kompleksitas aturan hukum. Namun, mereka dapat merasakan bagaimana aparat memperlakukan mereka. Dari cara berbicara, mendengarkan, dan memberikan penjelasan, kepercayaan terhadap institusi mulai terbentuk,” ungkapnya. Dalam perspektif komunikasi persuasif, Asih turut menguraikan pentingnya tiga unsur utama, yakni ethos, pathos, dan logos, sebagai landasan membangun komunikasi yang kredibel, empatik, dan rasional. Ethos berkaitan dengan kredibilitas serta integritas penyidik dalam menjalankan kewenangannya. Pathos menekankan kemampuan memahami emosi dan kondisi psikologis pihak yang dihadapi, sedangkan logos mengedepankan argumentasi yang logis, sistematis, dan didukung fakta. Ketiga unsur tersebut dinilai relevan untuk diterapkan dalam komunikasi penyidikan, terutama ketika aparat harus menghadapi situasi sensitif, konflik kepentingan, maupun tekanan emosional yang berpotensi menghambat kelancaran proses pemeriksaan. Selain komunikasi interpersonal, perkembangan teknologi informasi dan media digital juga menjadi perhatian dalam materi yang disampaikan. Asih mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik telah mengubah pola hubungan antara aparat penegak hukum, media, dan masyarakat. Informasi mengenai suatu perkara dapat menyebar dengan sangat cepat, sementara persepsi publik kerap terbentuk sebelum seluruh fakta hukum terungkap. Kondisi tersebut menuntut penyidik untuk semakin cermat dalam menyampaikan informasi, menjaga akurasi pernyataan, serta memahami batasan antara kepentingan keterbukaan publik dan kerahasiaan proses penyidikan. “Di era digital, satu pernyataan dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Karena itu, penyidik harus memahami bahwa komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga menjaga akurasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik,” tegasnya. Berbekal pengalaman di dunia akademik, penyiaran radio, televisi, dan komunikasi publik, Asih memandang bahwa kemampuan menghadapi media tidak cukup hanya mengandalkan keberanian berbicara di depan kamera. Diperlukan penguasaan substansi, ketepatan pemilihan kata, pengendalian emosi, serta pemahaman terhadap konsekuensi dari setiap informasi yang disampaikan. Ia menilai, komunikasi publik yang baik harus mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat tanpa menimbulkan spekulasi, mengganggu proses penyidikan, atau mengabaikan hak pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. “Tidak semua informasi harus disampaikan kepada publik, tetapi setiap informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah pentingnya kecermatan, etika, dan kedewasaan komunikasi seorang aparat penegak hukum,” tuturnya. Kegiatan Latkatpuan yang diselenggarakan Ditreskrimum Polda Banten tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas penyidik melalui penguatan berbagai aspek kompetensi. Selain komunikasi efektif, rangkaian kegiatan juga mencakup pembahasan mengenai peran kedokteran forensik, integritas penyidik, pengawasan internal, perkembangan hukum pidana, perlindungan anak, serta pendekatan psikologis terhadap korban tindak pidana. Keberagaman materi tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam mendukung pelaksanaan tugas penyidikan yang semakin kompleks, terutama di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepolisian. Bagi Asih, peningkatan kompetensi komunikasi bukan sekadar pelengkap kemampuan teknis penyidik, melainkan bagian dari pembentukan karakter profesional aparat yang berintegritas, adaptif, dan memiliki kepekaan sosial. Ia berharap penguatan keterampilan komunikasi dapat terus menjadi perhatian dalam pengembangan sumber daya manusia kepolisian, sehingga ketegasan penegakan hukum senantiasa berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. “Penyidik yang hebat bukan hanya mampu mengungkap kebenaran, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan masyarakat sepanjang proses pencarian kebenaran itu berlangsung. Sebab kewibawaan hukum tidak hanya lahir dari kewenangan, melainkan juga dari integritas dan cara kita memperlakukan sesama manusia,” pungkasnya. Melalui penguatan kompetensi tersebut, profesionalisme penyidik diharapkan semakin tercermin bukan hanya dalam hasil penanganan perkara, tetapi juga dalam setiap proses komunikasi yang menjunjung kepastian hukum, keadilan, dan martabat manusia.

Bagikan Artikel Ini