04 November 2026
Skandal Penyadapan Istana : Presiden Prabowo Jadi Korban, Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Jenderal Polisi Tersangka!
Jakarta — Korps Bhayangkara dikejutkan oleh pengungkapan kasus kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal (illegal access) yang menyasar sejumlah tokoh krusial negara. Tidak main-main, salah satu korban utama dari tindakan melanggar hukum ini adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Bareskrim Polri bergerak cepat dengan menetapkan tiga pejabat tinggi sebagai tersangka utama dalam perkara ini. Ketiganya adalah Kepala Staf Kepresidenan berinisial LSP, serta dua jenderal polisi aktif, yakni Kadivkum Polri Irjen Pol AHN dan Irjen Pol EH. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers darurat di Jakarta.
Berdasarkan hasil penyelidikan tim Direktorat Siber, aksi penyadapan tanpa izin resmi ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga menyisipkan nomor telepon sasaran ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal. Aktivitas pemantauan komunikasi tersebut dilakukan murni tanpa adanya keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Aksi spionase domestik ini ternyata tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Lingkaran target penyadapan melebar secara masif ke berbagai elemen penting, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, awak media, hingga pimpinan ormas, LSM, dan kalangan pengusaha. Untuk menghilangkan jejak digital, para tersangka sempat memerintahkan penghapusan data file sadapan pada sistem LIMS pada Oktober 2026 sebelum akhirnya dilaporkan ke polisi.
Dalam proses hukum yang berjalan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti penting, termasuk 11 unit handphone, 1 unit iPad, serta flashdisk. Atas tindakan tersebut, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengenai penyadapan transmisi non-publik serta Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana maksimal hingga 10 tahun penjara.
Pihak Itwasum Polri menegaskan bahwa skandal ini murni merupakan tindakan personal (oknum) dan bukan bagian dari kebijakan institusi Polri. Sebagai bentuk komitmen akuntabilitas dan program "bersih-bersih ke dalam", ketiga tersangka saat ini telah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan secara transparan.
Bagikan Artikel Ini