18 November 2026
Waspada Privasi Terancam! Begini Cara Melaporkan Penyadapan HP dan Syarat Hukum Menurut Pihak Berwenang
Aksi penyadapan atau pelacakan ponsel secara diam-diam menjadi ancaman serius bagi keamanan data dan privasi digital masyarakat. Pihak berwenang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak hukum penuh untuk melaporkan tindakan ilegal tersebut, asalkan disertai dengan pengamanan bukti digital yang valid. Penyadapan ponsel umumnya terjadi tanpa disadari oleh pemilik perangkat asli melalui penyusupan perangkat lunak mata-mata (spyware) atau pelacakan jaringan untuk merekam panggilan maupun aktivitas digital korban.
Secara hukum di Indonesia, praktik penyadapan diatur secara ketat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) serta diperkuat dalam Pasal 258 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan regulasi tersebut, hanya aparat penegak hukum yang memiliki wewenang melakukan penyadapan demi kepentingan penyelesaian kasus hukum tertentu. “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang,” bunyi ketentuan dalam Pasal 31 Ayat 3 UU ITE.
Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK pun tidak dapat menyadap sembarangan. Merujuk pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 dan mekanisme pengawasan yuridis, penyidik wajib mengantongi izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (atau Dewan Pengawas khusus untuk KPK), dibatasi jangka waktunya, dan hasilnya wajib dipertanggungjawabkan. Di luar prosedur resmi tersebut, tindakan penyadapan dikategorikan sebagai tindak pidana berat. Direktorat Reserse Siber Polri mengimbau agar masyarakat yang merasa ponselnya disadap tidak terburu-buru melakukan pengaturan ulang pabrik (factory reset) sebelum melapor, karena hal itu dapat menghapus jejak forensik digital yang dibutuhkan penyidik.
Pihak kepolisian menetapkan beberapa langkah dan kanal resmi bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyadapan atau kejahatan siber:
• Amankan Bukti Digital: Kumpulkan tangkapan layar (screenshot) aktivitas mencurigakan, log panggilan aneh, notifikasi kode OTP yang tidak diminta, hingga rekaman layar tanpa menghapus data asli di ponsel.
• Siapkan Identitas dan Kronologi: Pelapor wajib membawa kartu identitas resmi (KTP/SIM/Paspor) dan menyusun kronologi kejadian secara runtut, mulai dari waktu awal kecurigaan hingga dampak kerugian yang dialami.
• Lapor Langsung ke Kepolisian: Datangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di kantor Polres atau Polda terdekat, khususnya pada unit Siber, untuk membuat Laporan Polisi (LP) secara gratis.
• Gunakan Kanal Daring Resmi: Masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan siber secara daring melalui situs resmi Patroli Siber Polri, aplikasi Polri Super Apps, layanan darurat bebas pulsa Call Center 110, atau melalui kanal pengaduan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) jika berkaitan dengan penyalahgunaan akses jaringan dan konten ilegal.
Selain melapor, otoritas keamanan siber menyarankan masyarakat untuk segera memutus koneksi internet sementara, memeriksa pengalihan panggilan lewat kode dial *#21#, memblokir akses perbankan melalui perangkat lain yang aman, serta mengganti seluruh kata sandi akun penting setelah bukti berhasil diamankan.
Bagikan Artikel Ini